Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan dan Pemerataan Distribusi Guru di Indonesia

Authors

  • Muhammad Iqbal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara image/svg+xml Author
  • Abdul Rasyid Universitas Islam Negeri Sumatera Utara image/svg+xml Author
  • Malik Hasibuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara image/svg+xml Author
  • Nur Azizah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara image/svg+xml Author
  • Masjuwita Siahaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara image/svg+xml Author

DOI:

https://doi.org/10.66031/mandala.v1i3.1007

Keywords:

kebijakan pendidikan, kesejahteraan guru, distribusi guru, PPPK, pemerataan pendidikan

Abstract

Guru merupakan faktor kunci mutu pendidikan, namun kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan dan pemerataan distribusi guru masih menghadapi persoalan struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan dan pemerataan distribusi guru di Indonesia, mengidentifikasi hambatan implementasinya, serta merumuskan arah perbaikan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, dan pemberitaan kebijakan periode 2026. Data dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan kerangka analisis kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) kerangka regulasi kesejahteraan guru sudah kuat melalui tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan skema aparatur sipil negara (ASN), tetapi manfaatnya timpang antara guru ASN, guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan guru non-ASN; (2) kebijakan distribusi guru terhambat fragmentasi kewenangan pusat-daerah, kapasitas fiskal daerah yang tidak seimbang, serta insentif penempatan yang lemah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan (3) kebijakan alih status dan pengalihan tata kelola PPPK guru ke pemerintah pusat berpotensi memperbaiki kepastian status dan distribusi apabila disertai perencanaan kebutuhan berbasis data, insentif afirmatif, dan keberlanjutan fiskal. Penelitian merekomendasikan tata kelola guru yang terintegrasi, berbasis data, dan berkeadilan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antara. (2026a, 11 September). Komisi X: Alih status guru PPPK harus jamin karier dan pemerataan. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5737121/komisi-x-alih-status-guru-pppk-harus-jamin-karier-dan-pemerataan

Antara. (2026b, 16 September). Wamendagri siap kawal pengalihan PPPK guru ke pemerintah pusat. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5744563/wamendagri-siap-kawal-pengalihan-pppk-guru-ke-pemerintah-pusat

Antara. (2026c, 21 Agustus). Anggota DPR minta perbaikan status guru PPPK juga atasi tata kelola. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5704816/anggota-dpr-minta-perbaikan-status-guru-pppk-juga-atasi-tata-kelola

Bjork, C. (2005). Indonesian education: Teachers, schools, and central bureaucracy. Routledge.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., De Ree, J., & Stevenson, R. (2014). Teacher reform in Indonesia: The role of politics and evidence in policy making. World Bank.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1–44.

De Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). Double for nothing? Experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia. The Quarterly Journal of Economics, 133(2), 993–1039. https://doi.org/10.1093/qje/qjx040

Dolton, P., & Marcenaro-Gutierrez, O. (2011). If you pay peanuts do you get monkeys? A cross-country analysis of teacher pay and pupil performance. Economic Policy, 26(65), 5–55.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.

Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2007). Pay, working conditions, and teacher quality. The Future of Children, 17(1), 69–86.

Jawa Pos. (2026, 18 April). Pemerintah didesak buka rekrutmen CPNS guru, PGRI minta perbaikan kesejahteraan. https://www.jawapos.com/nasional/2604180022/pemerintah-didesak-buka-rekrutmen-cpns-guru-pgri-minta-perbaikan-kesejahteraan

JPNN. (2026). Kemendikdasmen siapkan rangkaian kebijakan untuk tingkatkan kesejahteraan guru. JPNN.com. https://www.jpnn.com/news/kemendikdasmen-siapkan-rangkaian-kebijakan-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-guru

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, & Kementerian Keuangan. (2011). Peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011).

Maddah: Journal of Advanced Da'wah Management Research. (2024). [Nama penulis dan judul artikel tentang kebijakan marketplace guru perlu dilengkapi]. 3(1), 39–50. https://maddah.uinkhas.ac.id/index.php/maddah/article/download/20/49/265

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

NU Online. (2026, 29 Januari). Kesenjangan gaji guru dan pegawai SPPG dinilai cederai keadilan. https://nu.or.id/nasional/kesenjangan-gaji-guru-dan-pegawai-sppg-dinilai-cederai-keadilan-9lgk3

Okezone. (2026, 20 Agustus). Guru PPPK berpeluang diangkat jadi PNS, DPR dorong wilayah 3T jadi prioritas. Okezone News. https://news.okezone.com/read/2026/08/20/338/3237257/guru-pppk-berpeluang-diangkat-jadi-pns-dpr-dorong-wilayah-3t-jadi-prioritas

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ridwan, M. (2026, 21 Agustus). P2G dukung kesempatan guru PPPK jadi PNS, mudahkan distribusi pendidik. Jawa Pos. https://www.jawapos.com/nasional/2608210229/p2g-dukung-kesempatan-guru-pppk-jadi-pns-mudahkan-distribusi-pendidik

Sonora.id. (2026, 11 Mei). Pemerintah jamin penugasan 237.196 guru non-ASN tetap berlanjut pada 2026. https://www.sonora.id/read/424378489/pemerintah-jamin-penugasan-237196-guru-non-asn-tetap-berlanjut-pada-2026

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. (2026). [Nama penulis dan judul artikel tentang ketimpangan distribusi guru honorer di wilayah perdesaan Jawa Barat perlu dilengkapi]. 12(1). https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/download/9923/8600/28326

UNESCO. (2024). Global report on teachers: Addressing teacher shortages and transforming the profession. UNESCO Publishing.

Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Published

21-11-2026

Data Availability Statement

Seluruh data yang mendukung hasil penelitian ini telah disertakan dalam artikel. Informasi tambahan atau dokumen pendukung terkait dapat diperoleh dari penulis

Issue

Section

Articles

How to Cite

Iqbal, M., Rasyid, A., Hasibuan, M., Azizah, N., & Siahaan, M. (2026). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan dan Pemerataan Distribusi Guru di Indonesia. MANDALA: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Pendidikan, 1(3), 209-220. https://doi.org/10.66031/mandala.v1i3.1007