Tinjauan Literatur Mengenai Gaji dan Kesejahteraan Guru Honorer: Perspektif Pedagogi Kritis

Authors

  • Nasha Alifa Khairani Universitas Siber Asia image/svg+xml Author
  • Nadiyah Adwaqul Adibah Universitas Siber Asia image/svg+xml Author
  • Muhammad Ivan Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs image/svg+xml Author

DOI:

https://doi.org/10.66031/mandala.v1i3.879

Keywords:

Guru honorer, kesejahteraan guru, kebijakan pendidikan, pedagogi kritis

Abstract

Guru honorer menopang layanan pendidikan di Indonesia, tetapi gaji dan kesejahteraan mereka masih menjadi persoalan kebijakan yang belum tuntas. Artikel ini bertujuan menganalisis kondisi gaji dan kesejahteraan guru honorer melalui perspektif pedagogi kritis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap artikel jurnal, buku, laporan survei, dan dokumen kebijakan, yang dianalisis secara tematik dan diperiksa melalui triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghasilan guru honorer sangat beragam dan sering berada di bawah upah minimum kabupaten/kota terendah karena bergantung pada kemampuan pendanaan sekolah, yayasan, atau pemerintah daerah, sementara perlindungan sosial dan kepastian status kerja masih terbatas. Pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum menjangkau seluruh guru, dan kebijakan penugasan guru non-aparatur sipil negara pada 2026 masih berkembang. Melalui pedagogi kritis, kondisi tersebut dibaca sebagai ketidakadilan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa dan distribusi sumber daya. Kesejahteraan guru mencakup perlindungan sosial, kepastian kerja, pengembangan profesional, dan pengakuan profesi. Perbaikan kesejahteraan guru honorer menjadi prasyarat bagi profesionalisme guru dan pendidikan yang lebih adil.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANTARA. (2026, 28 September). Mendikdasmen pastikan guru honorer bisa ikut seleksi CPNS. https://www.antaranews.com/berita/5761919/mendikdasmen-pastikan-guru-honorer-bisa-ikut-seleksi-cpns

Aulia, N. R., Shodiqoh, E. L., & Cahyaningrum, S. P. (2023). Analisis kebijakan kesejahteraan guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. BASA Journal of Language & Literature, 3(1), 26–31. https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706

Budiman, H. M. P., & Ramdhani, A. (2026). Analisis kebijakan gaji honorer madrasah terhadap kesejahteraan ekonomi Kabupaten Garut. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 28(1), 9–16. https://doi.org/10.26623/jdsb.v28i1.13859

Dhobith, A. (2024). Analisis kebijakan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan hidup guru honorer di Indonesia. Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7(1), 44–62. https://doi.org/10.32699/paramurobi.v7i1.6609

Fatqurhohman, F., & Syam, H. (2026). Understanding by Design (UbD) dalam transformasi kompetensi profesional guru di era digital. MANDALA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Pendidikan, 1(2), 81–92. https://doi.org/10.66031/mandala.v1i2.497

Fitramadhana, R. (2022). Pemikiran pedagogi kritis Henry Giroux. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 9(1), 84–120. https://doi.org/10.22146/jps.v9i1.72188

Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.). Continuum.

Hutasuhut, S., Siagian, I., Silaban, H., Sitio, F., Silalahi, H. H., Naibaho, H. S. D., & Lahagu, P. H. (2025). Kesejahteraan guru di Indonesia. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(1), 227–235. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277

Institute for Demographic and Poverty Studies. (2024, 22 Mei). Survei IDEAS: 74 persen guru honorer dibayar lebih kecil dari upah minimum terendah Indonesia. https://ideas.or.id/2024/05/22/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/

Kompas.com. (2026, 8 Mei). Resah guru honorer Cirebon picu prihatin pihak sekolah, berharap kepedulian pemerintah. https://bandung.kompas.com/read/2026/05/08/160954278/resah-guru-honorer-cirebon-picu-prihatin-pihak-sekolah-berharap-kepedulian

Murtadho, A. (2020). Mengembangkan kompetensi guru dalam perspektif pedagogi kritis (Telaah atas UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP RI No. 74 tentang Guru). Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 10(2), 135–156.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Riswanto, R. (2025). Refleksi implementasi Kurikulum Merdeka dalam perspektif pendidikan berkeadilan. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 25(2), 167–178. https://doi.org/10.21831/hum.v25i2.80402

Sudiana, D., & Muslihin, H. Y. (2024). Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui kegiatan pemberdayaan. Jurnal Penelitian Pendidikan, 24(2), 191–202. https://doi.org/10.17509/jpp.v24i2.73345

Yenti, F. L., & Wisda, R. S. (2025). Pengaruh pengelolaan keuangan dan kesejahteraan terhadap kinerja guru honorer di MTsN 09 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi, 6(4), 469–480. https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v6i4.23775

Published

10-11-2026

Data Availability Statement

Seluruh data yang mendukung hasil penelitian ini telah disertakan dalam artikel. Informasi tambahan atau dokumen pendukung terkait dapat diperoleh dari penulis

Issue

Section

Articles

How to Cite

Khairani, N. A., Adibah, N. A., & Ivan, M. (2026). Tinjauan Literatur Mengenai Gaji dan Kesejahteraan Guru Honorer: Perspektif Pedagogi Kritis. MANDALA: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Pendidikan, 1(3), 173-182. https://doi.org/10.66031/mandala.v1i3.879